Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

  1. No: 6 Tahun 2013: Tata Naskah (Tata Persuratan) Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya, Permendiknas no. 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan Depdiknas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (offsite)
  2. No: 174/P/2012 : Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (offsite)
  3. No: 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01,  Lampiran 02). (offsite)
  4. No: 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
  5. No: 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (offsite)
  6. No: 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  7. No: 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB,Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
  8. No: 046 Tahun 2009: Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
  9. No: 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
  10. No: 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (offsite)
  11. No: 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  12. No: 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  13. No: 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
  14. No: 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (offsite)
  15. No: 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
  16. No: 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (offsite) (berbeda dengan KELAS jauh, kalau program pendidikan jarak jauh dibolehkan, yang kelas jauh harus memenuhi ketentuan Permendiknas No. 30 Tahun 2009)
  17. No: 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdfoffsite)
  18. No: 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (pdf)
  19. No: 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
  20. No: 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
  21. No: 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
  22. No: 264/U/1999: kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
  23. No: 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
  24. No: 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  25. No: 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
  26. No: 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (offsite)
  27. No: 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi - pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
  28. No: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
  29. No: 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
  30. No: 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
  31. No: 442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (offsite)
       
       

Links of Cooperation Institution :
  • newcastle
  • burapha
  • thammasat
  • win
  • utm
  • murdoch
  • curtin
  • uitm
  • uitm
  • kanazawa
Top
  • Follows us our service
  • Facebook Unmer
  • Twitter Unmer
Today : 982  Current Week : 7,259  Last Week : 13,440  Last Month : 761,724  All Days : 7,304,463  
Download Full Movie
Tempat Wisata di Bali